Indonesia Negeri Surga Limbah Beracun Dunia

29 Jun

Pihak Bea Cukai menahan 113 kontainer asal Inggris dan Belanda yang memuat limbah beracun. Masuknya limbah-limbah B3 itu makin memperkuat dugaan bahwa Indonesia menjadi negara tujuan akhir pembuangan limbah B3 dari negara-negara Eropa, Asia, dan Amerika Serikat yang dikoordinasi mafia internasional. Dampaknya terhadap kerusakan lingkungan sudah nyata.

Dengan suara lantang, Menteri Keuangan Agus Martowardojo memerintahkan seorang petugas Bea Cukai membuka sebuah kontainer yang mencurigakan. “Coba ceritakan ada apa dengan kontainer ini,” katanya. Sang petugas pun membuka segel kontainer dimaksud. Perlahan pintu kontainer terbuka dan tampaklah potongan-potongan besi beraneka bentuk.

Masalahnya, potongan-potongan besi itu tampak kotor dan terlumuri sisa-sisa tanah, zat kimia berupa serbuk warna putih, dan cairan pekat kehitaman seperti aspal. Tercium bau menyengat. Agus segera mengenakan masker. Kecurigaan pun semakin menebal. Isi kontainer berkapasitas 20 feet yang jumlahnya mencapai 113 unit itu adalah limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun).

Sesuai dengan isi dokumen impor, pemilik kontainer yang berisi limbah B3 itu adalah PT Hwang Hook Steel (HHS). Perusahaan yang beralamat di Kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Banten, ini memang bergerak di bidang impor logam-logam bekas. Perusahaan ini mengantongi izin impor limbah dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Lingkungan Hidup. “Hanya saja, izin itu untuk mengimpor limbah non-B3,” kata Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya, kepada GATRA.

PT HHS mendatangkan limbah-limbah metal untuk diolah menjadi berbagai jenis barang kebutuhan. Limbah besi itu dipasok dari perusahaan bernama W.R Fibers Inc, yang beralamat di 1330 Valley Vista DR, Diamond Bar, California, Amerika Serikat. Namun barang itu tak dikirim langsung dari Amerika, melainkan lewat Pelabuhan Rotterdam, Belanda, dan Felixstowe di Inggris. Rinciannya, 24 kontainer masuk dari Rotterdam dan 89 kontainer dari Inggris.

Barang-barang itu masuk Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada 10 Januari lalu. Namun dokumen impornya sejak awal menimbulkan kecurigaan. Diduga, W.R Fibers Inc adalah perusahaan fiktif dan kerap dipakai untuk mengirim limbah B3 ke negara-negara berkembang. Karenanya, pihak Bea Cukai segera mengarahkan kontainer itu ke jalur merah untuk diperiksa.

Dari pemeriksaan itu diketahui, scrap logam yang diimpor ternyata mengandung limbah B3. Masnellyarti Hilman, Deputi IV Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Bidang Pengelolaan B3, Limbah, dan Sampah, mengatakan bahwa di antara potongan-potongan logam yang diimpor itu terdapat beberapa bahan yang diduga berbahaya. Selain sampah kayu, plastik, ban bekas, juga terdapat cairan hitam seperti aspal dan serbuk warna putih.

Bahan-bahan itu, terutama aspal dan serbuk putih, menurut Masnellyarti, dikhawatirkan berbahaya bagi kesehatan. “Diduga mengandung zat yang bersifat karsinogenik yang bisa menyebabkan kanker,” katanya kepada GATRA. Zat-zat itu kini masih diteliti pihak KLH, bekerja sama dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Balthazar Kambuaya memastikan, jika ditemukan pelanggaran, pihak-pihak yang terbukti bersalah akan dikenai tindakan tegas. “Penegakan hukum terkait limbah B3 harus tegas,” katanya. Pihak-pihak yang terkait impor limbah B3 itu diduga melanggar beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan Pasal 53 ayat 4 jo Pasal 102 huruf h jo Pasal 103 huruf a UU Kepabeanan.

Menurut Balthazar Kambuaya, jika terbukti, importir bisa terkena hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp 15 milyar. Selain itu, izinnya juga terancam tak diperpanjang. Ia mengaku masih mendalami keterlibatan PT HHS dalam masalah ini. “Kemarin, ketika ditanya, mereka mengaku kaget, tetapi akan diperiksa apakah betul tidak tahu atau pura-pura tidak tahu,” ujanya.

Dampak Impor Limbah B3

Dampak impor limbah B3 ini terhadap kerusakan lingkungan di Indonesia sudah nyata. Berdasarkan catatan KLH, kejadian terbaru yang sedang diselidiki KLH adalah dugaan pencemaran timah hitam dari logam-logam bekas yang masuk ke Tegal, Jawa Tengah. Tegal memang sudah lama terkenal sebagai pusat kerajinan dari besi.

Hanya saja, diduga ada logam-logam bekas yang diimpor dari luar negeri yang mengandung timah hitam dalam kadar yang tinggi. “Sekarang ini ada satu kecamatan yang airnya semua tercemar timah hitam,” kata Masnellyarti. KLH juga menemukan dua keluarga yang anak-anaknya cacat. “Di dalam darahnya memang ditemukan kadar timah hitam yang cukup tinggi dan logam lainnya,” ia menambahkan.

Wajar jika pemerintah geram atas ulah Inggris dan Belanda yang dinilai tidak menaati Konvensi Basel. “Kami sangat menyesalkan sikap Inggris dan Belanda yang tidak menaati Basel Convention yang diratifikasi sendiri oleh dua negara itu guna menjadi acuan dalam ekspor-impor,” ujar Agus Martowardojo.

Karena itu, pemerintah akan membawa masalah ini dengan menyampaikan surat terkait dengan importasi limbah B3 tersebut ke Kedutaan Besar Belanda dan Inggris. “Kami akan meminta penjelasan mengenai outward manifest dari pengirim barang tersebut,” Agus menegaskan.

Menangkal Limbah Racun

Ketegasan hukum dalam kasus impor limbah B3 memang penting. Sebab ditengarai Indonesia menjadi tempat transit atau bahkan tujuan akhir pembuangan limbah B3 dari negara-negara maju. Dengan pelabuhan samudra yang mencapai 2.000 dan dilewati beberapa pelayaran internasional, Indonesia rentan kemasukan limbah B3.

Meski Indonesia telah meratifikasi Konvensi Basel, upaya pembuangan limbah B3 oleh negara maju sepertinya tak berkurang. Maklum, bisnis ini melibatkan uang dalam jumlah sangat besar. Nilai perdagangan limbah B3 di kawasan Asia ditengarai mencapai jutaan dolar Amerika setiap bulan. Sebagai gambaran, tarif pengolahan limbah, khususnya limbah B3, di negara-negara maju mencapai US$ 5.000-US$ 10.000 per ton.

Tak mengherankan jika banyak negara maju keberatan melakukan pengelolaan sampah berbahaya itu di negeri mereka. Ongkosnya akan lebih murah jika mereka membuang sampah-sampah itu ke negara-negara berkembang atau miskin. Ongkos membuang limbah B3 ini diperkirakan hanya US$ 50-US$ 100 per ton.

Berdasarkan laporan Greenpeace tahun 2010, jaringan mafia pembuang limbah B3 di salah satu cabangnya seperti Italia saja beranggota 26 perusahaan. Mereka mengontrol peredaran sekitar 3.000 ton limbah B3 per hari, dengan total nilai US$ 4,8 juta. Banyak cara dilakukan sindikat ini untuk mengakali ketentuan Konvensi Basel, misalnya dengan memalsukan data pengapalan limbah atau dibuang secara diam-diam di tempat tertentu.

Jepang, misalnya, pernah dikritik habis-habisan karena mencoba mengakali konvensi itu dengan melakukan perdagangan limbah lewat payung kerja sama ekonomi. Jepang melakukan kerja sama dengan sejumlah negara Asia Tenggara, seperti Filipina dan Indonesia. Pemerintah Indonesia menandatangani program Indonesia-Japan Economic Partnership (IJEPA), Agustus 2007.

Perjanjian itu adalah kesepakatan menyangkut perdagangan bebas, investasi, dan kebijakan ekonomi khusus untuk Jepang. Masalahnya, dalam daftar barang-barang yang boleh diperdagangkan dimasukkan pula limbah B3, misalnya limbah bekas reaktor nuklir yang mengandung uranium, limbah kimia, dan limbah rumah sakit.

Deputy Menteri Lingkungan Hidup Masnellyarti mengatakan, aktivitas mafia limbah dengan target Indonesia biasanya meningkat setiap menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. “Mungkin mereka sudah mempelajari situasi politik dan budaya kita,” katanya. Belanda merupakan salah satu pusat pengiriman limbah B3 terbesar dengan tujuan Indonesia melalui Singapura. “Pernah kami cek pada waktu kami tahu memang ada yang dikembalikan ke Belanda, tetapi kemudian dia pindah ke Brussels,” tuturnya.

Setelah ada kerja sama dengan Belgia, limbah B3 yang masuk dari Brussels bisa distop. Namun masalah lain muncul karena jaringan itu pindah ke beberapa negara Asia, seperti Jepang, Korea, dan Singapura. “Kami pernah mendapat limbah B3 kiriman dari Singapura,” kata Masnellyarti. Selain Eropa, ada pula limbah B3 yang datang dari Amerika Serikat. “Amerika juga ada yang langsung ke kita, ada juga yang melewati Belanda,” ungkapnya.

Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah lewat Kepmenperindag Nomor 520/MPP/Kep/8/2003 memang telah melarang total impor limbah B3. Peraturan ini, menurut Balthasar Kambuaya, sejauh ini efektif untuk menangkal kenakalan negara maju seperti Jepang yang mencoba mengakali Konvensi Basel dengan dalih kerja sama bilateral. “Mereka bisa menerima bahwa memasukkan limbah B3 ke Indonesia oleh hukum positif kita dilarang,” katanya.

Jalan Panjang Melarang Impor Limbah B3

Pelarangan impor limbah B3 dilakukan Pemerintah RI sejak 1990-an. Hanya saja, pelarangan itu tidak pernah dilakukan secara langsung, melainkan setahap demi setahap. Berikut peraturan-peraturan yang dibuat untuk melarang impor limbah B3:

1. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 349/Kp/XI/1992 tentang Larangan Impor Limbah Plastik
Peraturan ini hanya memuat ketentuan tentang larangan impor limbah plastik dari jenis polimer etilena, polimer sterena, polimer vinil klorida, kopolimer vinil asetat dan vinil klorida yang vinil asetatnya dominan.
2. Keppres Nomor 61 Tahun 1993 tentang Ratifikasi Konvensi Basel
Keppres ini ditandatangani pada 12 Juli 1993 sebagai bentuk ratifikasi Konvensi Basel yang mengatur tentang ketentuan impor limbah B3 lintas negara.
3. PP Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah B3
PP ini disahkan pada 30 April 1994 dan memuat beberapa aturan pokok impor limbah B3. Beberapa di antaranya adalah:
a. Pewajiban setiap badan usaha penghasil limbah B3 untuk mengolah sendiri limbahnya atau yang tidak mampu mengolah sendiri diwajibkan menyerahkan limbahnya kepada pusat-pusat pengolahan limbah yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang (Bapedal).
b. Pelarangan tanpa pengecualian pemasukan limbah B3 dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia.
c. Kebijaksanaan untuk membolehkan pengiriman limbah B3 dari Indonesia ke negara lain setelah mendapatkan persetujuan dari negara penerima dan izin dari Pemerintah Indonesia.
4. PP Nomor 12 tahun 1995 tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah B3
Pengesahan PP ini dianggap sebagai langkah mundur karena impor limbah yang tadinya dilarang total kini diperbolehkan dengan beberapa pengecualian. Ketentuan ini kemudian memberikan peluang bagi berdirinya industri-industri baru yang menggunakan limbah B3 sebagai bahan bakunya. Ketentuan ini akhirnya dicabut dengan terbitnya UU Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23/1997, yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32/2009.
5. Kepmenperindag Nomor 520/MPP/Kep/8/2003
Aturan ini kembali menegaskan pelarangan total impor limbah B3 tanpa perkecualian.

Sepuluh Negara Penyampah Terbesar Dunia

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) bernama Shipbreaking Platform setiap tahun merilis data negara-negara Eropa yang membuang sampah B3 ke negara-negara Asia. Sebenarnya seluruh anggota Uni Eropa, berdasarkan Konvensi Basel, dilarang melakukan hal ini.

Toh, dengan alasan ekonomis, mereka lebih suka membuang limbah B3 ke negara dunia ketiga lantaran ongkosnya lebih murah. Berikut daftar 10 negara penyampah terbesar pada 2011 versi Shipbreaking Platform:

1. Yunani (100 kapal)
2. Norwegia (24 kapal)
3. Inggris (13 kapal)
4. Belanda (12 kapal)
5. Jerman (11 kapal)
6. Italia (9 kapal)
7. Siprus, Swiss (masing-masing 5 kapal)
8. Bulgaria, Denmark, Rumania (masing-masing 4 kapal)
9. Latvia, Lithuania, Polandia, Spanyol, Swedia (masing-masing 3 kapal)
10. Belgia, Finlandia, Irlandia, Slovenia (masing-masing 1 kapal)

Biasanya negara-negara itu mengekspor sampah-sampah B3-nya memakai kapal berbendera negara lain. Selain untuk menghindari pajak, mereka juga menghindari biaya lain, seperti jaminan standar keselamatan bagi kru kapal dan biaya lisensi pengiriman. Berikut negara-negara yang kapalnya banyak digunakan dalam bisnis ekspor sampah B3 selama tahun 2011:

1. Panama (55 kali)
2. Liberia (33 kali)
3. Bahama, St. Kitts-Nevis (masing-masing 12 kali)
4. Komoro (11 kali)
5. Kepulauan Marshall, St. Vincent & Grenadines (masing-masing 7 kali)

Konvensi Basel: Mencegah Kolonialisasi Limbah Beracun

Konvensi Basel adalah perjanjian internasional untuk mengurangi perpindahan limbah berbahaya antarnegara. Secara khusus, konvensi ini diberlakukan untuk mencegah pengiriman limbah berbahaya dari negara maju ke negara berkembang. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani sejak 22 Maret 1989 dan dinyatakan berlaku sejak 5 Mei 1992.

Konvensi Basel lahir karena adanya kekhawatiran makin meningkatnya perdagangan limbah berbahaya ke negara berkembang. Beberapa kasus membuktikan kekhawatiran itu, misalnya kasus Koko pada 1988, ketika lima kapal mengangkut 8.000 barel limbah berbahaya dari Italia ke kota kecil Koko di Nigeria. Mereka menyewa lahan di Koko seharga US$ 100 per bulan untuk tempat pembuangan limbah. Oleh banyak negara berkembang, praktek ini dikenal dengan nama “kolonialisasi limbah beracun”.

Dengan Konvensi Basel, perdagangan ilegal limbah dimasukkan sebagai tindak pidana. Sayang, Konvensi Basel tidak memuat sanksi bagi pelakunya. Isu krusial lain adalah belum disahkannya Basel Ban Amendment yang memuat larangan total perdagangan semua jenis limbah B3 lintas negara, termasuk limbah elektronik. Isu ini selalu menjadi isu panas dalam setiap pertemuan para pihak Konvensi Basel.

Negara-negara maju umumnya menentang pengesahan aturan ini. Sejauh ini, ada 178 negara pihak Konvensi Basel yang menyetujui pemberlakuan amandemen itu. Sayang, jumlah itu belum memadai untuk melakukan pengesahan amandemen tersebut. Diperlukan dukungan 17 negara, termasuk Amerika Serikat, agar ketentuan itu berlaku efektif.

 

Sumber Theglobal-Review Posting by lsmlidik Copyright@2012

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 43 pengikut lainnya.