Arsip | Korupsi RSS feed for this section

SBY Bicara Soal Polemik Polri Vs KPK

7 Okt


Jakarta – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadwalkan akan menyampaikan pernyataan terkait polemik antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, 8 Oktober 2012.

Sebelum bicara, Presiden meminta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, Djoko Suyanto, untuk memfasilitasi pertemuan antara Kapolri dengan Ketua KPK.

“Sudah saatnya saya (Presiden) langsung menjelaskan pada rakyat Indonesia, apa yang sudah kami kerjakan, bahwa kami terus bekerja. Saya (Presiden) tentu sangat memerlukan KPK untuk memberantas korupsi di Tanah Air,” kata Denny, menirukan pernyataan Presiden Yudhoyono dalam siaran pers, Sabtu, 6 Oktober 2012.

Pernyataan Presiden tersebut diperoleh langsung Denny usai menemui Yudhoyono Sabtu sore di Istana Negara. Dia mengaku dipanggil langsung Presiden untuk melaporankan secara lengkap tentang kisruh antara Polri dan KPK.

“Saya sampaikan bahwa kejadian semalam (Jumat malam) adalah rangkaian dari banyak kejadian, termasuk penanganan kasus korupsi simulator SIM,” kata Denny.

Dia juga menyampaikan bahwa seluruh rangkain polemik Polri dan KPK ini berbaur dengan isu pelemahan KPK, yakni isu dari wacana perubahan Undang-Undang KPK, penarikan penyidik KPK dari unsur kepolisian, dan penangkapan Novel Baswedan.

Presiden, menurut Denny, sudah meminta dia menyiapkan bahan masukan lengkap tertulis, termasuk solusi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perselisihan Polri dan KPK.

Denny menambahkan, Presiden Yudhoyono menegaskan sikapnya terkait rencana revisi Undang-Undang KPK bahwa perubahan Undang-undang KPK hanya dapat dilakukan dengan syarat untuk menguatkan eksistensi dan kewenangan KPK. “Presiden tegas-tegas menolak jika revisi UU KPK menjadi pintu masuk pelemahan KPK,” ujar Denny

Sumber TEMPO Posting By lsmlidik Copyright @2012

Polisi Anggap Pengangkatan Penyidik KPK Tak Sah

7 Okt


Jakarta – Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Sutarman mengatakan pengangkatan 28 penyidik kepolisian sebagai pegawai tetap Komisi Pemberantasan Korupsi tak sesuai prosedur. Menurut dia, KPK tak bisa menetapkan status penyidik Polri menjadi penyidik tetap lembaganya secara sepihak.

“Penyidik itu kan anggota Polri, seharusnya bilang dulu, mengundurkan diri dulu, kalau ditetapkan secara sepihak silakan Anda nilai sendiri, benar atau tidak?” katanya di Markas Besar Kepolisian, Jakarta Selatan, Sabtu, 6 Oktober 2012.

Menurut dia, penyidik kepolisian terikat dengan Undang-Undang Kepegawaian dan Undang-Undang Kepolisian sehingga tak bisa secara sepihak ditetapkan sebagai penyidik tetap di lembaga lain, dalam hal ini KPK.

Status penyidik tersebut, kata Sutarman, bisa menjadi masalah saat menangani kasus. Pasalnya penyidik bertugas mencari bukti-bukti tentang suatu kasus untuk selanjutnya dibuktikan melalui pengadilan.

“Ini penyidik, lho, bisa-bisa penyidikan yang dia lakukan tidak sah. Nanti di pengadilannya bisa kacau balau,” ujarnya.

Sebelumnya, komisi antitrasuah dikabarkan telah mengangkat 28 orang menjadi penyidik tetap KPK. Salah satu penyidik yang diangkat menjadi pegawai tetap adalah Komisaris Novel Baswedan yang kemarin berusaha ditangkap oleh kepolisian.

Hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto Sabtu dini hari saat memberi keterangan pers. Bambang mengatakan surat pengangkatan itu sudah disampaikan kepada Markas Besar Polri dan pengangkatan penyidik itu harus dihormati karena sudah sesuai undang-undang.

Sumber TEMPO Posting By lsmlidik Copyright @2012

Begini Sikap Partai Penolak Pelemahan Lembaga KPK

5 Okt


Jakarta:Partai Demokrat dalam pemaparannya sepakat melanjutkan pembahasan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. “Sepanjang menguatkan fungsi dan kewenangan KPK secara konstitusional dan menghentikan bilamana upaya revisi itu mengarah pada pelemahan kelembagaan KPK,” kata Himatul Alyah, juru bicara Fraksi Demokrat seperti dikutip dari dokumen rapat yang diperoleh Tempo.

Taslim dari Fraksi PAN sepakat dengan revisi ini untuk memperkuat KPK dalam rangka pembenahan institusi Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. PAN mempertimbangkan KPK merekrut penyidik independen agar semakin leluasa membenahi kedua institusi penegak hukum lainnya.

“Fraksi PAN menyatakan setuju dilakukan pembahasan untuk penyempurnaan lebih lanjut terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.”

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyatakan sepakat melanjutkan pembahasan undang-undang ini pada tahap selanjutnya. Ahmad Yani yang menjadi juru bicara mengatakan fraksinya memandang perlu penyidik independen KPK. karena itu, “Agar KPK dapat merekruit penyidik sendiri hendaknya diberikan payung hukum adanya penyidik KPK,” katanya.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga sepakat pembahasan revisi undang-undang ini. Otong Abdurrahman, juru bicara PKB menyatakan pembahasan revisi ini dilanjutkan dengan semangat pencegahan tindak pidana korupsi.

Aboe Bakar Al Habsy dari Fraksi PKS memandang perlu pendalaman terhadap substansi undang-undang ini. “Di sisi lain PKS masih merasa perlu meminta masukan dari beberapa pakar serta pemangku kepentingan terkait agar dapat merumuskan kebijakan legislasi ini dengan baik dan benar,” katanya.

PDI Perjuangan melalui Nurdin menolak tegas revisi undang-undang ini. Alasannya, “Hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi Hukum dengan KPK menunjukan KPK belum memerlukan revisi Undang-Undang KPK,” katanya.

Tiga partai yakni Golkar, Partai Hanura dan Gerindra mendukung pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan Golkar juga megusulkan pembatasan secara jelas periode kerja lembaga anti rusuah ini.

Sumber TEMPO Posting By lsmlidik Copyright @2012

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 42 pengikut lainnya.